Sejarah Muhammadiyah, Sisi Lain Keistimewaan Yogyakarta

Yogyakarta- Muhammadiyah dan Keraton Kasultanan Yogyakarta mempunyai sejarah yang sangat kental, bahkan dalam haji yang kedua Kyai Haji Ahmad Dahlan adalah bagian dari utusan Keraton Yogyakarta atau diutus langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwana VIII, sehingga mengenai Undang-Undang Keistimewaan yang telah disahkan, Muhammadiyah sedikit banyak ikut mewarnai perjalanannya.

 

Hal tersebut disampaikan ketua umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Agus Taufiqurrahman dalam Diskusi Keistimewaan dengan temaTantangan dan Peluang dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY , yang diadakan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berkerjasama dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM DIY di gedung AR Fakhruddin A, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (27/12/2012). Dalam perjalanan Keraton Yogyakarta selama ini tidak bisa dan dapat lepas dari perkembangan Muhammadiyah yang berdiri di Yogyakarta, “Bahkan dalam sambutan Sri Sultan Hamengkubuwana ke X pada pembukaan Muktamar 1 abad di Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa pilar Yogyakarta selain Keraton adalah Muhammadiyah,” ungkapnya. Pada Diskusi Keistimewaan tersebut, anggota LHKP Muhammadiyah DIY David Effendi yang juga dosen Ilmu Pemerintahan di UMY, menyampaikan hasil pooling mengenai Undang-undang Keistimewaan DIY oleh penduduk di propinsi DIY yang salah satu kesimpulannya masih konsisten untuk mendukung Undang-Undang Keistimewaan DIY. Pada sisi lain David Effendi menuturkan pada kesimpulan hasil pooling juga terungkap bahwa, sebagian besar masyarakat DIY masih menganggap bahwa undang-undang Keistimewaan hanya berbicara masalah penetapan Gubernur DIY, “Padahal UUK DIY juga terdapat beberapa aspek lain selain hanya masalah penetapan Gubernur,” jelasnya.

 

Hadir sebagai pembicara pada Diskusi Keistimewaan DIY, Tunjung Sulaksono dari Dosen Ilmu Pemerintahan UMY, KRT Jatiningrat (Romo Tirun) dari Kraton Yogyakarta, Afnan Hadikusumo dari DPD RI, dan juga Octo Lampito sebagai moderator dari Harian Kedaulatan Rakyat. 

Sumber (http://www.muhammadiyah.or.id)